Pungutan Sekolah di Bandung Capai Rp 26 M

VIVAnews – Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) menemukan pelanggaran pungutan sekolah berbagai tingkatan di Kota Bandung mencapai Rp 26 miliar. Pungutan liar tersebut meliputi biaya daftar ulang, seragam, buku dan lain sebagainya.

Koordinator KPKB Dan Satriana menjelaskan, perhitungan pungutan yang mencapai Rp26 miliar itu berdasarkan investigasi KPKB dan laporan masyarakat. Pungutan tersebut meliputi biaya daftar ulang, seragam, buku dan lain-lain.

Padahal Perda No 15/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sekolah dilarang memungut biaya dari orang tua siswa pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Ia mengungkapkan, tidak seharusnya masyarakat dibebani pungutan yang relatif sangat besar tersebut. Tahun 2008 lalu, anggaran pendidikan pada APBD Kota Bandung yang tidak terserap mencapai Rp 16 miliar. Seharusnya, biaya dapat dibebankan kepada APBD Kota Bandung, bukan memungut dari siswa.

“Secara kasat mata, sangat bisa menggunakan biaya APBD sepenuhnya untuk menggratiskan sekolah,” ungkap Dan Satriana kepada wartawan di Bandung, Kamis, 5 Agustus 2010.

Pemkot Bandung juga dinilai kurang gencar mensosialisasikan Perda tersebut, ditambah lemahnya pengawasan dan adanya intervensi pihak ketiga terhadap sekolah. KPKB meminta kepada Pemkot Bandung untuk segera menangani persoalan ini dan jangan terkesan membiarkan.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Mahroji mengakui PPDB di Kota Bandung memang marak dengan pelanggaran. Diantaranya, menerima titipan, memungut biaya untuk seragam dan buku.

Oji berjanji untuk segera melakukan evaluasi mekanisme dan aturan PPDB dan memberikan sanksi sesuai PP No30/1980 tentang Peratuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Disdik akan segera menerjunkan tim untuk melakukan investigasi ke seluruh sekolah di Kota Bandung. Disdik akan menginvestigasi indikasi pelanggaran ke seluruh sekolah berdasarkan parameter yang dimilikinya serta laporan masyarakat.

“Kami meminta waktu agar bisa menyelesaikannya. Mungkin satu atau dua bulan, Kami akan memilah mana pelanggaran yang kategori ringan, sedang dan berat. Setelah itu diatur sanksinya,” ungkap Oji.

Laporan: Iwan Kurniawan | Bandung

• VIVAnews

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s